BENCANA BANJIR rendam Parigi-Sulteng, 1 tewas

Oleh Rochmad Fitriana

JAKARTA: Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan banjir susulan merendam dua kecamatan di Kabupaten Parigi Mountong, Sulawesi Tengah.Kedua kota kecamatan itu adalah Desa Tinombala Kecamatan Ongka dan Desa Ogoalas di Kecamatan Mepenga. Banjir susulan itu terjadi pada Kamis, 19 April 2012, sekitar pukul 05.00 WITA.Pada 15 April 2012, menurut Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), juga terjadi banjir di daerah yang sama.

“Banjir menimbulkan korban satu orang meninggal dunia, karena terseret arus sungai dan pengungsi berjumlah 20 KK [kepala kerluarga],” ujarnya pada hari ini, Jumat, 20 April 2012.

Untuk kerugian materiil, lanjutnya, meliputi tiga rumah hanyut, 36 rumah rusak berat, dan 17 rumah rusak ringan.

Banjir tersebut juga menggenangi 242 unit rumah, 125 hektare perkebunan dan 150 hektare sawah.

“Ada juga kerusakan lain, yakni sekitar 1 km saluran irigasi rusak dan 3 km jalan rusak,” ungkap Sutopo.

Sementara itu, pemerintah daerah setempat menetapkan masa tanggap darurat pada 15-29 April 2012.

Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih melakukan penanganan darurat dan pendataan di lokasi bencana. (spr)

	NUSANTARA - SULTENG Kamis, 19 April 2012 , 20:06:00

Banjir di Parigi Mountong, Satu Tewas

JAKARTA - Banjir kembali merendam dua kecamatan di Kabupaten Parigi Mountong, Sulawesi Tengah, Kamis (19/4) sekitar pukul 05.00 Wita. Sebelumnya juga terjadi banjir pada 15 April lalu 2012 lalu.

Daerah yang dilanda banjir diantaranya Desa Tinombala Kec. Ongka dan Desa Ogoalas Kec. Mepenga. Banjir kali ini menimbulkan korban jiwa satu orang tewas.

"Banjir menimbulkan satu orang meninggal dunia karena terseret arus sungai dan ada pengungsi sebanyak 20 KK," kata Sutopo Purwo Nugroho, Bidang Analisis Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (19/4).

Data BNPN, kerugian materil akibat bencana meliputi 3 rumah hanyut, 36 rumah rusak berat, dan 17 rumah rusak ringan. Banjir menggenangi 242 unit rumah, 125 ha perkebunan dan 150 ha sawah. Kerusakan lain 1 km saluran irigasi rusak dan 3 km jalan rusak.

"Pemerintah Daerah telah menetapkan masa tanggap tarurat sejak tanggal 15 April sampai dengan 29 April 2012. Masyarakat yang jadi korban dievakuasi masyarakat ke kantor Kecamatan," jelas Sutopo.

Hingga kini BPBD masih melakukan penanganan darurat dan pendataan di lokasi bencana. Posko tanggap darurat telah didirikan dan BPBD bersama Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Kesehatan, TNI, Polri dan lainnya melakukan penanganan darurat.

"Kebutuhan mendesak yang dibutuhkan korban saat ini adalah makanan siap saji, selimut dan Family kid," tambahnya.(Fat/jpnn) 

Sumber:http://www.jpnn.com

Banjir di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah

Akibat banjir yang melanda Desa Kantangan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, satu orang meninggal dunia. Hujan selama empat hari belakangan itu membuat 21 desa di enam kecamatan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, terendam banjir setinggi 1,5 meter. Informasi yang diperoleh Rabu (30/1) hari ini menyebutkan, di Kecamatan Bokat ada empat desa yang terendam, yakni Desa Bungkudu, Negeri Lama, Kantanan dan Tayadun. Serta enam desa di Kecamatan Bukal, yakni Desa Biau, Diat, Unone, Mopu, Modo I dan Modo II. Banjir tersebut diduga sebagai akibat dari pembabatan hutan secara serampangan di beberapa wilayah hutan yang vital. Pemicu lain terjadinya banjir adalah banyaknya masyarakat yang membuka tempat-tempat penggergajian liar di sekitar hutan, diduga ada beberapa pengusaha yang mendanai pembelian peralatan untuk menebang kayu.e(EF)Sumber:http://www.arthagrahapeduli.org

Fri, 16 Dec 2011 16:48:41 GMT | By MULA-ANTARA

Walhi : Penanganan Banjir Sulteng Belum Merujuk RTRW

Palu (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah menilai terjadinya banjir secara berulang di sejumlah tempat di Sulawesi Tengah karena penanganannya belum merujuk pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah setempat yang berwawasan lingkungan.

Palu (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah menilai terjadinya banjir secara berulang di sejumlah tempat di Sulawesi Tengah karena penanganannya belum merujuk pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah setempat yang berwawasan lingkungan.

Direktur Walhi Sulawesi Tengah, Wilianita Selfiana di Palu, Jumat, mengatakan terkesan RTRW provinsi dan daerah kabupaten berjalan sendiri-sendiri karena kurangnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam penetapan RTRW tersebut.

"Buktinya dua kabupaten/kota yakni Kota Palu dan Parigi Moutong sudah menetapkan RTRW-nya, sementara RTRW provinsi sendiri sedang dalam proses pembahasan," kata Wilianita menanggapi terjadinya rentetan bencana berupa banjir di Sulawesi Tengah kurun dua bulan terakhir.

Akibat banjir tersebut, sembilan orang tewas, ratusan rumah rusak dan rusaknya infrastruktur di wilayah itu.

Mestinya kata Wilianita, RTRW Kabupaten/Kota belum bisa ditetapkan sebelum RTRW provinsi ditetapkan karena RTRW provinsi merupakan rujukan dari RTRW Kabupaten/Kota.

"Akibat kurangnya koordinasi itu sehingga daerah-daerah yang rentan terhadap bencana tidak terurus dengan baik," katanya.

Dia mengatakan, daerah kabupaten/kota cenderung melakukan koordinasi langsung ke kementerian terkait dengan RTRW seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Mendagri dan Menteri Lingkungan Hidup, sehingga mengabaikan koordinasi di tingkat provinsi.

"Jangan heran kalau daerah-daerah rawan bencana itu masih sering terjadi bencana, karena memang penanganannya tidak serius," kata Wilianita.

Dia juga menilai, penataan tata ruang di Sulawesi Tengah belum berspektif kerentanan bencana tetapi lebih berwawasan investasi.

"Contoh, karena satu kawasan itu ada potensi nikelnya pemerintah memberikan izin tanpa mempertimbangkan apakah wilayah itu rentan bencana atau tidak," katanya.

Demikian halnya juga dengan daerah kawasan hutan lindung masih dijadikan lahan perkebunan sawit dan ini terjadi di sejumlah Kabupaten seperti Parigi Moutong, Morowali dan Banggai.

"Singkatnya kebijakan pembangunan lebih mengutamakan kepentingan investasi dibanding daya dukung lingkungan," kata Wilianita.

Menurut dia, merujuk pengalaman Walhi dalam memonitor bencana alam di Sulawesi Tengah pemicunya sama dan lokasinya juga sama. Kerugian yang ditimbulkan dari bencana itu juga sama bahkan meningkat dari bencana sebelumnya.

"Kalau tadinya hanya banjir kecil, sekarang banjirnya menjadi besar. Ini menegaskan bahwa tidak ada penanganan serius terhadap daerah rawan bencana," katanya.

Pemicu terjadinya berupa banjir lebih didominasi perambahan hutan, sedimentasi aliran sungai akibat tidak adanya kawasan penyangga dan eksploitasi galian pasir dan batu sering dilakukan di daerah anak sungai tadah hujan.

"Ditambah lagi dengan pengawasan instansi terkait lemah sehingga menambah parah penanganan daerah rawan bencana itu," kata Wilianita.

Dia mengatakan, pengendalian banjir selama ini lebih banyak difokuskan di hilir, padahal kata Wilianita, pengendalian banjir itu berada di hulu. Sepanjang hulu diabaikan maka bencana berupa banjir masih akan terus mengancam lingkungan dan masyarakat.

"Penanganan bencana jangka panjang pemerintah harus memperkuat penanganan di bagian hulu," katanya.

Sumber:http://berita.plasa.msn.com